Soal dan Pembahasan tentang Materi Keadaan Politik pada Awal Kemerdekaan Indonesia

Perkembangan Politik Dan Ekonomi Pada Masa Awal Kemerdekaan
A.   Keadaan Politik pada Awal Kemerdekaan Indonesia

Negara Indonesia pada saat berdiri belum memiliki pemimpin dan pemerintah yang berdaulat. Oleh karna itu, sesegera mungkin dibentuk alat kelengkapan dan keamanan Negara. PPKI merupakan lembaga yang memiliki wewenang tersebut. Untuk itu, PPKI mengadakan beberapa kali sidang sebagai berikut.

1.     Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945
     
  Agenda Sidang pertama PPKI adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Otto Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi dan Otto Iskandardinata mengajukan Soekarno menjadi presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
    
   Sidang juga berhasil memutuskan pembentukan sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama MPR dan DPR bbelum terbentuk.  Rumusan pancasila yang autentik (asli dan resmi ) adalah rumusan yang termuat dalam pembentukan UUD 1945.  Rumusan dasar Negara yang diajukan BPUPKI dan panitia Sembilan (Piagam Jakarta) hanya merumuskan konsep.
     
Berikut Hasil keputusan Sidang Pertama PPKI
a.    Mengesahkan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh BPUPKI. Undang-undang dasar inilah yang dikenal sebagai UUD 1945.
b.    Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil pesiden.
c.     Sebelum dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional.

2.     Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945
     
   Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua. Sidang membahas pembentukan Komite Nasional indoensia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sebelum DPR hasil pemilihan umum terbentuk. Sebelum rapat pleno, Presiden Soekarno menugaskan panitia kecil untuk membahasan susunan kementerian. Panitia kecil ini diketahui Ahmad Subarjo dengan anggotanya Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo. Susunan kementeriannya adalah dua belas menteri yang memimpin departemen dan empat menteri Negara.
     
   Presiden Soekarno juga menugaskan panitia kecil untuk membahas pembagian wilayah provinsi. Panitia kecil ini terdiri dari Otto Iskandardinata (ketua), Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Wiranta Kusumah,  Dr. Amir, A.A. Hamidhan ,Dr. Sam Ratulangi, dan Mr. I Gusti Ketut Puja.

Hasil Pembahasan panitia kecil ini memutuskan untuk membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi yang masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang Gubendur.

a.    Sumatra        : Teuku Mohammad Hassan
b.    Jawa Barat    : Sutarjo Kartohadikusumo
c.    Jawa Tengah : R. Panji Suroso
d.    Jawa Timur   : R.A Suryo
e.    Sunda Kecil   : Mr. I Gusti Ketut Puja
f.    Maluku          : Mr. J. Latuharhary
g.    Sulawesi        : Dr.G.S.S.J. Ratulangi
h.    Kalimantan   : Ir. Pangeran Mohammad Noor

3.     Sidang PPKI Tanggal 22 Agustus 1945
a.    Pembentukan KNI
           KNI terdiri dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berkedudukan di Jakarta  dan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) di provinsi. Pembentukan KNIP secara resmi diumumkan pada tanggal 25 Agustus 1945 dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, pasar Baru Jakarta.
           KNIP menyelenggarakan rapat pada taggal 16 Oktober 1945. Ketika itu wakil Presiden RI mengeluarkan Maklumat No. X yang isinya meberikan kekuasaan dan wewenang legislatif kepada KNIP untuk ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebelum MPR terbentuk.
b.    Pembentukan PNI (Partai Nasional Inodnesia)
           Awalnya PNI dinetuk sebagai partai tunggal di Indonesia, tetapi keputusan itu ditunda sampai tanggal 31 Agustus 1945. Akan tetapi, kemudian muncul maklumat tanggal 31 Agustus 1945 yang menyatakan pembentukan partai Nasional Indonesia ditunda karena segala kegiatan dicurahkan untuk komite nasional.
c.    Pembentukan BKR ( Badan Keaman Rakyat)
           Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1945. BKR dibentuk sebagai pengganti  Badan Penolong Korban Perang (BPKP). BKR terdiri dari BKR pusat dan BKR daerah. Adapun tugas dari BKR adalah penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Para pemuda juga kurang setuju dengan pembentukan BKR. Mereka menghendaki pembentukan tentara naisonal. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai pimpinan TKR ditunjuk Supryadi. Supryadi ditunjuk sebagai pemimpin tertingi TKR ternyata tidak pernah muncul. Jabatan itu pada akhirnya dipegang oleh Kolonel Sudirman.

Berikut Soal dan Pembahasan tentang Materi Keadaan Politik pada Awal Kemerdekaan Indonesia

1.    Sebutkan hasil keputusan Sidang Pertama PPKI ?

Jawab : ……………………………………………………………
a.    Mengesahkan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh BPUPKI. Undang-undang dasar inilah yang dikenal sebagai UUD 1945.
b.    Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil pesiden.
c.     Sebelum dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional.

2.    Sebutkan kepanjangan dari (KNIP) yaitu ...

Jawab : …………………………………………………………...
Komite Nasional Indonesia Pusat

3.    Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP ) berfungsi sebagai ?

Jawab : …………………………………………………………...
Perwakilan rakyat sebelum DPR hasil pemilian umum terbentuk

4.    Hasil Pembahasan panitia kecil ini memutuskan untuk membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi yang masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang Gubendur, provinsi Sumatra dipimpin oleh Gubernur ?

Jawab : …………………………………………………………….
Teuku Mohammad Hassan

5.    Pembentukan KNIP secara resmi diumumkan pada tanggal ?

Jawab : ……………………………………………………………
25 Agustus 1945 dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung kesenian, Pasar Baru di Jakarta.

6.    Kapan KNIP menyelenggarakan rapat ?

Jawab : …………………………………………………………….
16 Oktober 1945
7.    Sebutkan kepanjangan BKR ?

Jawab : ………………………………………………………....
Badan Keamanan Rakyat

8.     Kapan dibentuk ( BKR ) Badan Keamanan Rakyat ?

Jawab : ………………………………………………………....
Pada tanggal 23 Agustus 1945

9.    Apakah tugas BKR ?

Jawab : ………………………………………………………....
Sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI Daerah.

10.    Sebutkan Kepanjangan dari ( TKR ) ?

Jawab : ………………………………………………………....
Tentara Keamanan Rakyat

Demikian Soal dan Pembahasan tentang Materi Keadaan Politik pada Awal Kemerdekaan Indonesia. Kami banyak mengucapkan Terima Kasih atas kunjungan Anda. JJ **


0 Response to "Soal dan Pembahasan tentang Materi Keadaan Politik pada Awal Kemerdekaan Indonesia"

Post a Comment