Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru dan Terjadinya Reformasi

Munculnya Tuntuntan Reformasi

Pemeritahan Orde Baru yang selama 32 Tahun ternyata tidak konsisten dan Konsekuen terhadap tekad awal, yaitu akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tantanan kehidupan bermasyarakat. Pemerintahan Orde Baru melakukan berbagai macam penyelewengan serta penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan pada UUD 1945. Penyelewengan dan Penyimpangan direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa sehingga hal tersebut dianggap sah, walaupun merugikan rakyat.

Pelaksanaan pembangunan pada masa Orde Baru membutuhkan dana yang besar, Badan Keuangan internasional yang sangat membantu Indonesia saat itu adalah IMF. Pembangunan pada masa Orde Baru menyebabkan peningkatan dibidang perekonomian, akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh kalangan tinggi para penguasa besar yang dekat dengan pengusaha. Sekitar tahun 1997 ketika terjadi krisis ekonomi dunia Indonesia tidak mampu bertahan sebab fondasi ekonomi Indonesia yang rapuh, akibatnya Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonimoan nasional, hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

1. Krisis Politik

Dalam UUD 1945 pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Tetapi secara de jure (secara hukum) kedaulatan rakyat Indonesia berada di tangan MPR sebagai wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa. Akibatnya muncul rasa tidak percaya kepada pemerintah,DPR,MPR. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah memunculkan gerakan reformasi. Gerakan ini menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dipandang penuh dengan KKN. Agenda reformasi juga menuntut pembaruan terhadap lima undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan.

1. UU No.1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum.

2. UU No.2 Tahun 1985 tentang Susunan,Kedudukan,Tugas, dan Wewenang DPR/MPR.

3. UU No.3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

4. UU No.5 Tahun 1985 tentang Referendum.

5. UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.

Pada tanggal 27 Juli 1996 Kondisi dan Situasi Politik di Indonesia semakin memanas setelah terjadi peristiwa Kelabu, peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian internet PDI. Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi tidak hanya pada masalah konflik PDI saja, namun masyarakat juga menuntut adanya reformasi dalam kehidupan masyarakat dan dalam pemerintahan di Indonesia.

2. Krisis Hukum

Pada masa pemerintahan orde Baru, pelaksanaan hukum banyak terjadi ketidakadilan. Masyarakat menginginkan adanya reformasi di bidang hukum supaya dapat menempatkan masalah-masalah hukum pada kedudukan yang sebenarnya. Pemilu tahun 1997 Golkar menang Mutlak. Kemenangan Golkar diikuti dengan munculnya dukungan kepada Soeharto untuk dapat dicalonkan kembali sebagai presiden Republik Indonesia dalam Sidang Umum MPR tahun 1998. Pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden tidak dapat dipisahkan dari komposisi anggota MPR/DPR yang menguntungkan pihak penguasa.

3. Krisis Ekonomi

Pada pertengahan tahun 1997, perekonomian di Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia mulai terguncang karena secara tiba-tiba nilai tukar dollar Amerika melonjak. Nilai tukar rupiah merosot tajam, bahkan hampir menyentuh level Rp. 15.000,00. Meskipun banyak yang menyebabkan krisis moneter, namun penyebab utamanya adalah spekulan valuta asing yang telah memborong dollar dan menjualnya dengan harga yang tinggi sehingga mata uang Negara-negara di Asia Tengara menjadi terpuruk.

Adanya kemerosotan ekonomi Indonesia ternyata tidak mendapat tanggapan dari presiden Soeharto dengan membuat perbaikan kebijakan ekonomi, tetapi presiden Soeharto justru meminta bantuan dana pembangunan dari International Monetary Fund (IMF).

Penyebab mucul Krisis ekonomi Indonesia juga tidak terlepas dari hal-hal berikut.

a. Utang Luar Negeri Indonesia

Utang Luar Negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun tidak sepenuhnya merupakan Utang Negara, sebagian lagi merupakan Utang Swasta. Radius Prawiro dalam sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha menyampaikan bahwa utang Negara sampai tanggal 6 Februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika, sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika.

b. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa perekonomian didasarkan atas demokrasi ekonomi. Kemakmuran rakyat ditafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang per orang, tetapi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Oleh karna itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian berdasarkan asas demokrasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi semua orang.

c. Pola Pemerintahan Sentralitis

Sistem Pemerintahan yang dilaksanakan Orde baru bersifat sentralistis. semua bidang kehidupan diatur secara sentral dari pusat pemerintahan, yaitu di Jakarta. Politik Sentralitis ini juga dapat dilihat dari pola pemerintahan pers yang bersifat Jakarta sentris karena pemberitaan yang berasal dari Jakarta selalu menjadi berita Utama. Jakarta selalu dipandang sebagai pusat berita penting yang bernilai tinggi.

4. Krisis Sosial

Kesenjangan ekonomi menyebabkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Berbagai demontrasi yang mengatasnamakan gerakan reformasi mulai ditunggangi berbagai kepentingan oknum, baik individu maupun kelompok. Aksi kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran terjadi dimana-mana. Puncak dari aksi kerusuhan dan penjarahan terjadi pada tanggal 13-14 Mei 1998 yang terjadi di berbagai kota beras di Indonesia.

5. Krisis Kepercayaan

Para mahasiswa melakukan demontrasi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Empat orang mahasiswa Trisakti meninggal karena tertembak yaitu, Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.

Berikut Pembahasan Soal tentang materi Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru dan Terjadinya Reformasi

1. Sekitar tahun berapakah terjadi krisis ekonomi dunia ?....